DenpasarViral.com, Denpasar – Wakil Walikota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Kepala OPD terkait menerima Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Bali di Kantor Walikota, Rabu (21/9). Kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Bali yang dipimpin Wakil Penanggungjawab Tim, Ridwan Sani Matondang ini dalam rangka entry meeting terkait pemeriksaan kinerja pendahuluan atas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I 2022 di Pemerintah Kota Denpasar.
Hadir dalam kesempatan tersebut mendampingi Wakil Walikota yakni Sekda Kota Denpasar IB. Alit Wiradana, Asisten Administrasi Umum, I Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar Naning Djayaningsih, Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adhi Merta, dan OPD terkait lainnya.
“Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali yang telah memilih Pemkot Denpasar sebagai lokasi pemeriksaan kinerja pendahuluan atas percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2022,” ujar Wakil Wali Kota Arya Wibawa.
Lebih lanjut disampaikan pemeriksaan ini sejalan dengan program Pemkot Denpasar yang terus menggenjot upaya perluasan digitaliasi daerah. Hal ini mengingat tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks membuat daerah wajib berinovasi guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Mendukung kegiatan digitalisasi daerah dari sektor belanja daerah adalah SP2D online sedangkan pendapatan pajak dan retribusi turut diterapkan penerapan pembayaran lewat aplikasi Pajak Digital (Pagi Denpasar) melalui kanal digital qris, virtual account (va), payment of sales (pos), tapping box, e-commerce dan transfer melalui m-banking.
“Dengan kemudahan pembayaran ini, diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan stabilitas fiskal daerah. Dengan pemeriksaan ini dapat segera mewujudkan Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul,” kata Arya Wibawa sembari menambahkan bahwa pihaknya tidak henti-hentinya memohon arahan dan bimbingan dari BPK RI sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas di Kota Denpasar.
